oleh

Soal VFS Tasheel, Ini Kata Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama

Jakarta – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai besok Senin (17/12/2018) akan memberlakukan peraturan rekam biometrik pada pembuatan visa umrah kepada jamaah umrah Indonesia. Perekaman biometrik adalah perekaman sidik jari dan retina mata, sebagai persyaratan wajib pengurusan visa umrah di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama mengingatkan Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan perekaman biometrik pada pembuatan visa umrah, tidak merepotkan jamaah umrah Indonesia.

Pasalnya, hingga saat ini, kantor VFS Tasheel yang ada tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia
Penerapan kebijakan ini dinilai akan sangat merepotkan calon jamaah umrah, mengingat letak geografis dan wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas ribuan pulau dan desa terpencil. Sementara kantor VFS Tasheel yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar.

“Banyak juga calon jamaah umroh yang berasal dari pulau-pulau kecil dan desa terpencil. Hal ini akan berdampak pada penambahan biaya serta kesulitan transportasi menuju ke kantor VFS Tasheel yang hanya ada di beberapa kota besar di Indonesia,”kata Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI, Arfi Hatim dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Menurut Arfi Hatim, Kementerian Agama menghormati dan memahami kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam penerapan rekam biometrik sebagai persyaratan pengurusan visa, tapi perlu dipertimbangkan lagi, faktor geografis wilayah Indonesia yang sangat luas dan tersebar dalam ribuan pulau.

Persoalannya, kata dia, kantor VFS Tasheel, sampai saat ini belum menjangkau ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga penerapan kebijakan rekam biometrik ini akan merepotkan calon jamaah umrah.

Menurut Arfi, ada baiknya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi meninjau ulang kebijakan rekam biometrik ini dan menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.

“Kami sangat berharap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mau duduk bersama dengan Pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait untuk membahasnya guna mencari solusi terbaik,” katanya.

Kalau Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bersikukuh untuk menerapkan aturan rekam biometrik, Arfi mengusulkan, sebaiknya pada tahap awal agar perekaman biometrik dilakukan di bandara keberangkatan jamaah umrah saja.

“Hal itu dapat dilakukan ketika jamaah hendak berangkat atau VFS Tasheel membuka kantor cabang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dapat memudahkan calon jamaah yang ingin beribadah ke Tanah Suci Mekkah,” katanya.

Arfi menegaskan, Kementerian Agama sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan, pada penerapan perekaman biometrik, akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah.

News Feed