oleh

In Absentia Dibahas Serius dalam Rapat Sentra Gakumdu di Bawaslu Kebumen

KEBUMEN, SiaranIndonesia.com – Bawaslu Kebumen, Polres Kebumen dan Kejari Kebumen yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) menggelar rapat koordinasi menghadapi gelaran pemilu 2019. Rapat koordinasi bertempat di ruang gakumdu kantor Bawaslu Kebumen, jln. Tentara Pelajar No. 21 Kebumen, Kamis, (13/09/2018).

Terlihat hadir dalam acara tersebut komisioner Bawaslu, staf Bawaslu bidang Penindakan, anggota Gakumdu dari unsur Bawaslu lainnya, unsur kepolosian yanf diwakili Sujatno, SH (Kanit Reskrim Polres Kebumen) beserta salah seoeang penyidik di polres kebumen Imam Wahyudi, unsur kejaksaan dihadiri oleh Trimo, SH, MH (Kasi Intel Kejari Kebumen).

Koordinasi dipimpin langsung oleh ketua bawaslu kebumen, Arif Supriyanto, S.Sos. Dalam arahannya, ketua Bawaslu kebumen berharap bahwa penyamaan persepsi antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam hal penanganan tindak pidana pemilu hendaknya selalu dilakukan demi tegaknya keadilan pemilu menuju pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Selanjutnya, ketua Bawaslu memberikan kesempatan kepada unsur kepolisian untuk melakukan paparan hasil pelatihan penyidik kepolisian yg telah dilakukan secara nasional di Jakarta. Dalam paparannya, Sujatno, SH yang juga menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polres Kebumen menyampaikan tentang beberapa hal

Dijelaskan Sujatno diantaranya, mengenai hukum acara yang digunakan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Lengkapnya, bahwa hukum acara yang digunakan adalah hukum acara sebagaimana dalam KUHAP sepanjang tidak diataur secara khusus dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Paparnya, bahwa dalam menangani tindak pidana pemilu, memungkinkan dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya tersangka atau in absentia.

Menanggapi hal tersebut, komisioner bawaslu bidang hukum, data dan informasi Nasihudin menyampaiakn bahwa pemeriksaan tersangka secara in absentia telah diatur secara khusus dalam UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, maka hal ini hendaknya dijadikan pedoman sebagai hukum acara dalam menangani tindak pidana pemilu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penanganan pidana pemilu merupakan kewajiban bersama antar Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Oleh karena itu, lanjut Nasihudin, maka ketiga unsur tersebut hendaknya sering melakukan koordinasi guna akurasi dan percepatan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan ketentuan yang ada, sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Trimo, SH menyampaikan, bahwa pemeriksaan secara in absentia sebenarnya berlaku dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan. Sementara pemeriksaan di kejaksaan dan kepolisian, terduga pelaku tindak pidana masih bersetatus sebagai tersangka. Namun begitu, UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah mengamanatkan bahwa pemeriksaan secara in absentia memungkinkan masih berstatus sebagai tersangka. Sehingga mau tidak mau hal ini harus dipedomani walaupun sedikit terkendala dalam hal prkatek beracara sebagaimana layaknya beracara dalam pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana umum.

Dalam penutupnya, ketua Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu Kebumen beserta unsur-unsur terkait yang tergabung dalam sentra Gakumdu siap melaksanakan tugas menangani dugaan tindak pidana pemilu dengan penuh tanggungjawab. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan tidak takut untuk segera melapor ke bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di wilayah sekitarnya.

News Feed