oleh

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Ketua KIP Kota Lhokseumawe

Jakarta, SiaranIndonesia-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (8/8) menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 16 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Jakarta. Perkara yang diputus diantaranya nomor 131/DKPP-PKE-VII/2018 dengan Teradu Ketua KIP Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Syahrir M. Daud. Ia diadukan oleh Teuku Zulkarnaen, Muzakir, dan Sofhia Annisa selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe.

Syahrir diadukan ke DKPP karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada sidang pemeriksaan, Pengadu mendalilkan bahwa perkara ini telah diklarifikasi kepada KIP Kota Lhokseumawe dan Polres Kota Lhokseumawe. Lebih lanjut dijelaskan para Pengadu bahwa Anggota KIP Kota Lhokseumawe dan Kapolres Lhokseumawe membenarkan Teradu terlibat dan telah ditahan serta dalam proses pemeriksaan oleh Polres Kota Lhokseumawe.

Terhadap perkara ini, DKPP menilai Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang. Dalam pertimbangan Putusan DKPP dijelaskan bahwa pada sidang pemeriksaan terungkap pernyataan Teradu yang memposisikan  penangkapan dan penahanan diri Teradu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sebelumnya. Teradu mengakui barang bukti yang disita di  ruang  kerja.  Teradu  juga mengatakan  tidak akan melakukan  perlawanan hukum terhadap  penangkapan,  penahanan,  dan  pengenaan  status  Tersangka  atas dirinya.

Selanjutnya, berdasarkan  hal  tersebut  DKPP  berpendapat  bahwa  tindakan  tidak melakukan  perlawanan hukum  merupakan  pengakuan  tidak  langsung  atas  pengenaaan status Tersangka pada dirinya. Tindakan Teradu dapat dikategorikan  melanggar  Pasal  9 huruf  k  yaitu  tidak sedang  menjadi  tersangka, terdakwa  atau  terhukum,  dan  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  a  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  anggota  KIP  Aceh  dan  KIP Kabupaten/Kota  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  9, Pasal  19  ayat  (2)  huruf  b  melanggar sumpah  jabatan  dan/atau kode  etik  Qanun  Nomor  7  Tahun  2007.  Pasal  2  dan  Pasal  15  huruf  a  dan  b Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“DKPP mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan  sanksi  Pemberhentian  Tetap  kepada  Teradu  Syahrir  M.  Daud selaku  Ketua  merangkap  Anggota  KIP  Kota  Lhokseumawe  terhitung  sejak dibacakannya Putusan ini,” tutur Muhammad yang membacakan Amar Putusan.

“Memerintahkan KIP Aceh untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan dan memerintahkan   Badan   Pengawas   Pemilihan   Umum   Republik   Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,” imbuhnya.

News Feed