oleh

Himbauan AMPHURI Terkait Maraknya Penipuan Umrah

Jakarta – Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Imam Bashori menegaskan dukungannya terhadap Peraturan Menteri Agama terkait dengan keberangkatan jamaah umrah paling lambat 3 bulan setelah pelunasan. Hal ini karena masih adanya kasus penipuan umrah yang hingga saat ini masih terjadi.

“Kami sangat mendukung Kementerian Agama dalam hal pendaftaran maksimal 6 bulan itu betul-betul bagus, pendaftaran sampai pemberangkatan maksimal 6 bulan, pelunasan sampe keberangkatan paling lambat 3 bulan. Jangan sampai kalau sudah lunas tahun depan baru berangkat,” kata Imam Bashori kepada Majalah Rindu Kabah di Jakarta.

Imam mengatakan, terkait dengan adanya pemberangkatan jamaah satu tahun setelah pelunasan merupakan hal yang tidak wajar. Hal itu disinyalir untuk menutupi lubang-lubang yang ada di perusahaan travel tersebut supaya bisa jalan. Apalagi, setelah ada jadwal keberangkatan pihak travel menunda-nunda jadwalnya.

“Kami di AMPHURI, setiap kali pertemuan juga sering menyuarakan itu, apakah yang sifatnya resmi atau dengan masyarakat yang minta informasi ke kami,” kata Imam.

Menurut Imam, masyarakat harus waspada dan jeli terhadap promo umrah yang menggiurkan. Apalagi masyarakat sudah membayar Down Payment (DP) umrah sejumlah uang tertentu kepada pihak travel.

“Masyarakat harus bener-bener paham, karena bagaimanapun juga yang akan menjadi korban adalah masyarakat,” kata Imam yang juga pemilik travel Multazam Utama Tour.

Untuk para penyelenggara, Imam juga memberikan saran supaya para pemilik travel merubah mindset bahwa uang jamaah haji dan umrah yang disetorkan ke travel itu untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kalau daftar untuk haji ya digunakan untuk keperluan haji dan kalau untuk umrah digunakan untuk keperluan umrah.

“Uang yang disetorkan ke kita itu haram hukumnya kita pakai kalau digunakan tidak untuk kepentingan haji dan umrah,” jelas Imam.

Imam menjelaskan, kenapa uang yang disetorkan ke pemerintah untuk pendaftaran haji kemudian dibikin MoU berkaitan dengan penggunakaan uang itu, karena kalau tidak ada izin dari yang punya itu haram hukumnya menggunakan uang tersebut. Sama dengan uang yang masuk ke travel, sama hukumnya haram di makan kalau belum digunakan. Kalau sudah menjadi sisa operasional, sisa itu sudah menjadi hak kita.

“Kalau bahasa kasarnya untung lah, tapi di haji dan umrah tidak mencari keuntungan semata. Dalam haji dan umrah mestinya kita berfikir, cost real kemudian ditambah dengan cost resiko. Umpama cost realnya Rp 17 juta, cost resikonya Rp 1 juta. Kalau ternyata nanti tidak ada resiko apa-apa, yang Rp 1 juta ini menjadi profit. Ini contoh saja,” jelas Imam.

Untuk diketahui, Kementerian Agama telah melakukan revisi PMA No. 18 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah umrah menjadi PMA no. 8 tahun 2018. Salah satu revisi yaitu berkaitan dengan peraturan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memberangkatkan jamaah. Dalam aturan itu, PPIU harus memberangkatkan jamaah selambatnya 6 bulan setelah pendaftaran, selanjutnya setelah melunasi biaya, penyelenggara wajib memberangkatkan jamaah paling lambat 3 bulan setelah pelunasan.

News Feed