oleh

Bupati Mukomuko Siap Wujudkan Klaster Pertanian

BENGKULU – Bupati Mukomuko, Choirul Huda siap mewujudkan Klaster Pertanian dengan mengikuti sistem Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang ada di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikatakan Choirul Huda saat bertemu dengan Luwarso, Komisaris BUMR Sukabumi yang juga Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, Selasa (01/05/2018).

“Kami akan ikuti arahan pak Luwarso untuk bisa terbentuk klaster pertanian di Kabupaten Mukomuko ini. Apa yang harus disiapkan akan kami siapkan, langkah-lagkah awalnya apa, terus kemudian regulasi-regulasi yang harus kita buat” kata Choirul Huda.

Luwarso mengatakan, langkah pertama di Mukomuko dibutuhkan kawasan minimal 1000 hektar untuk korporasi. Tujuanya, kata Luwarso, untuk mempermudah dalam pengontrolan.

“Saya melihat kulturnya, kalau tidak ada buffer area, dalam pengelolaan misalnya, melakukan pendampingan dengan petani yang berpencar-pencar akan mengalami kesulitan. Yang lain bisa diikutkan, tapi harus ada buffer area minimal 1000 hektar yang hamparan” ungkap Luwarso.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian (Kadis) Mukomuko, Arif Isnawan mengatakan siap untuk menyiapkan lahan 1000 ha yang diminta Luwarso. Ia mengatakan, akan mengumpulkan Ketua kelompok tani yang mengelola tanah 1000 ha terhampar untuk diberikan pemahaman.

“Kalau dari dua saluran Mukomuko kanan dan kiri itu total ada 9.000ha. Kalau langkah awal 1000 ha kita kondisikan di area yang samparan, kita kumpulkan kelompok tani wilayah itu untuk diberikan edukasi,” kata Arif.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo berharap, rencana kerjasama pembentukan klaster berjalan lancar. Yang akhirnya, imbuh Eddy, petani di kabupaten Mukomuko akan sejahtera.

“Nantinya benar-benar terintegrasi dengan menejemen yang profesional. Mudah-mudahan ini bisa merubah kesejahteraan petani disana,” kata Eddy.

 

Kesejahteraan Petani Indonesia Masih Memprihatinkan

Luwarso juga mengatakan, kesejahteraan petani di Indonesia rata-rata masih memprihatinkan. Jalur distribusi pangan yang begitu panjang membuat petani hanya menjadi produsen yang nyaris tak pernah merasakan untung.

“Petani sering kali dipermainkan oleh pihak yang mengambil keuntungan dari jalur distribusi yang begitu panjang. Sebagai contoh oleh para tengkulak skala besar,” katanya.

Akar persoalan petani Indonesia sulit berkembang, menurut Luwarso, karena adanya gap distribusi yang panjang dari hulu ke hilir. Dalam sistem ini, tentu saja yang bisa menikmati keuntungan lebih banyak adalah pemodal.

Gap distribusi ini, menurut dia, akan terpangkas jika pemangku kebijakan bisa melibatkan petani untuk ikut berkiprah dalam sistem distribusi ini, di antaranya dengan membentuk korporasi yang dikelola petani.

“Selama ini harga banyak dimainkan oleh tengkulak. Petani dipaksa untuk menjual hasil pertanian jauh dari standar dengan alasan untuk menutup biaya distribusi. Padahal sampai kepada konsumen harga sudah melambung begitu tinggi,” ungkap Luwarso.

Dengan dikorporasikan, Luwarso menambahkan, nantinya petani mempunyai tiga pemasukan atau sumber ekonomi. Dimana, kata Luwarso, konsep Badan Usaha Milik Rakyat ( BUMR) pangan ini salah satu prinsipnya menggabungkan antara petani, prosessing dan marketing menjadi kesatuan entitas korporasi tersendiri.

“Petani sebagai pekerja yang harus mendapatkan upah bulanan dari yang ia kerjakan. Petani sebagai petani, artinya, petani seprti biasanya setiap musim ada pendapatan masuk. Kemudian, petani sebagi pengusaha, dimana petani harus dapat deviden setiap tahun,” kata Luwarso.

Hadir dalam pertemuan ini, Ketua Komite Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Pranyoto Ateng, Nadzaruddin Latief dari Pengembangan Bisnis Kadin Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan dan Madzudin dari Kadin Provinsi Bengkulu.

News Feed