oleh

Kadin Minta Adanya Kenyamanan Investor dalam Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008

JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Agraria dan Tata Ruang K. Wirawan  menyampaikan, revisi Perpres Nomor 54 tahun 2008 nantinya harus memberi kenyamanan pada investor, khususnya yang bergerak di bidang pengembang ataupun properti. Hal itu diungkapkan ketika menghadiri diskusi Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang (RTR) untuk Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Jangan sampai terjadi seperti reklamasi di Jakarta Utara. Dimana karena alasan politis dan dimainkan secara politik oleh pihak tertentu. Ini menjadi contoh ntuk daerah lain, ganti Gubernur, ganti kebijakan yang bertentangan dengan Gubernur sebelumnya. Hal ini sama sekali tidak menjadi kenyamanan bagi Investor,” tegas K. Wirawan saat ditemui disela-sela diskusi yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin (16/04/2018).

Wirawan juga menyampaikan, revisi Perpres Nomor 54 tahun 2008 nantinya juga harus memberikan kepastian hukum bagi investor yang dilindungi pemerintah pusat maupun daerah. Ia mengingatkan, kejadian seperti reklamasi di Jakarta Utara supaya jangan sampai terjadi di daerah lain.

“Jika ini masih saja terjadi, ujung-ujungnya Indonesia akan ditinggal lari oleh investor,” kata Wirawan.

Ir. K. Wirawan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agraria dan Tata Ruang.

Selain itu, Wirawan juga menyoroti terkait pengelolaan tata ruang, menurutnya pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan pada satu-dua investor saja. Yang mana, kata Wirawan, hal ini akan menghambat perkembangan suatu daerah tertentu.

“Disini, Kadin Indonesia siap memfasilitasi dan berkontribusi terhadap penataan ruang di wilayah Ibukota maupun secara nasional,” pungkas Wirawan.

 

Keterpaduan Hulu Tengah Hilir

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka acara diskusi ini mengatakan akan perlunya revisi terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Menurutnya, hal ini melihat dinamika pembangunan yang sangat masif dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Adapun konsep revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 menekankan beberapa hal. Dijelaskan, diantaranya keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Kawasan hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir sebagai kawasan budi daya, serta kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan kawasan budi daya,” kata Darmin.

Diskusi konsultasi publik yang digelar Kementerian ATR/BPN  ini bertujuan membahas penyelesaian dan konsep revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Dalam acara ini dihadiri juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.  Serta diikuti oleh pemerintah daerah, pengembang properti, akademisi dan masyarakat.

Kegiatan ini, rencananya akan berlangsung hingga 31 Juli 2018. Nantinya, dilakukan proses kesepakatan lintas sektor dan legislasi. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) di pusat dan daerah berkaitan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008. Ditargetkan, revisi ini selesai pada akhir 2018.

News Feed