oleh

BP3TKI Pontianak Menempatkan 1.023 PMI Sepanjang Tahun 2017 di 11 Negara

PONTIANAK, SiaranIndonesia.com – Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dulu dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu pilihan bagi sebagian masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Minat penduduk Kalimantan Barat untuk bekerja di luar negeri sampai tahun ini masih tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan data SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dimiliki oleh BNP2TKI melalui unit kerjanya di Kalimantan Barat yaitu BP3TKI Pontianak, tercatat angka penempatan PMI sepanjang tahun 2017 sebanyak 1.023 orang ke sejumlah negara penempatan PMI antara lain ke negara Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Singapura, Congo, Arab Saudi, Solomon Island, Qatar, Gabon, Timor Leste dan Papua Nugini. Para PMI ini bekerja pada sektor Formal sebanyak 990 orang dan sektor Informal sebanyak 33 orang. Adapun pembagian berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 637 orang dan Perempuan sebanyak 386 orang.

Menurut Kepala BP3TKI Pontianak, Ahnas, S.Ag, M.Ag menyampaikan bahwa khusus untuk PMI asal Kalimantan Barat yang ditempatkan tahun 2017 lalu sebanyak 1.003 orang. Ini bisa diartikan bahwa pengangguran di wilayah Kalimantan Barat tahun 2017 lalu berkurang sebanyak angka itu karena keberangkatan mereka ke luar negeri untuk bekerja, angka ini sebenarnya cenderung menurun dibanding tahun 2016 lalu yang ditempatkan sebanyak 1.580 orang yang berasal dari Kalimantan Barat. Harapannya penurunan ini lebih karena penyerapan tenaga kerja di dalam negeri yang lebih maksimal.

Menurut pria yang baru menjabat 1 bulan di BP3TKI Pontianak ini menyampaikan bahwa beberapa capaian dalam pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di Kalimantan Barat berhasil dilakukan yaitu bersama-sama dengan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Barat dan 5 kabupaten perbatasan yaitu Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu serta instansi terkait lainnya berkomitmen secara bersama-sama untuk mewujudkan Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI wilayah perbatasan dalam bentuk pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Akhir tahun 2017, 1 (satu) LTSA yaitu LTSA Sambas telah diresmikan oleh pemerintah sementara LTSA Entikong juga diresmikan di bulan Januari 2018, hari ini (11/01/2018). Berikutnya penerapan transaksi non tunai dalam pelayanan penempatan PMI dalam rangka menciptakan transaksi keuangan yang inklusif dan transparan bagi PMI. Selanjutnya, pada Agustus 2017, jaminan sosial bagi PMI yang merupakan salah satu instrumen perlindungan PMI mulai dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang kepesertaannya bersifat wajib dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang kepesertaanya bersifat sukarela.

Ahnas, S.Ag, M.Ag menambahkan bahwa dari 1.023 TKI asal Kalimantan Barat yang ditempatkan ke luar negeri dapat dirincikan berdasarkan negara penempatannya yaitu Malaysia sebanyak 733 orang, Brunai Darusalam sebanyak 259 orang, Solomon Island sebanyak 12 orang, Papua Nugini sebanyak 4 orang, Arab Saudi sebanyak 4 orang, Taiwan sebanyak 3 orang, Singapura sebanyak 3 orang, Congo sebanyak 2 orang, Gabon sebanyak 1 orang, Timor Leste sebanyak 1 orang dan Qatar sebanyak 1 orang.

Sementara itu, Kasi Penyiapan Penempatan, As Syafii, S.IP, M.AP menambahkan bahwa penempatan PMI di Kalimantan Barat mayoritas masih melalui skema PPTKIS dan sebagian kecil lainnya melalui skema Mandiri/ Re-entry maupun Government to Government (G to G). Adapun data penempatan PMI asal Kalimantan Barat menurut daerah asal per kabupaten / kota, berturut-turut berdasarkan jumlah terbanyak yaitu Kab. Sambas 670 orang, Kota Pontianak 130 orang, Kab. Kubu Raya 102 orang, Kota Singkawang 46 orang Kab. Mempawah 35 orang, Kab. Sanggau 8 orang, Kab. Bengkayang 4 orang, Kab. Melawi 3 orang, Kab. Landak 2 orang, Kab. Kayong Utara,  Kab. Sekadau dan Kab. Ketapang  masing – masing 1 orang. Adapun Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Sintang  tidak menempatkan TKI berdasarkan data yang ada.

Lowongan pekerjaan dengan mekanisme penempatan Government to Government (G to G) saat ini yang dilaksanakan pemerintah yaitu ke Jepang dengan posisi jabatan pekerjaan perawat dan pengasuh orang tua dan Korea Selatan di sektor industri, manufaktur dan perikanan sebenarnya masih terbuka lebar namun sayangnya karena keterbatasan kompetensi SDM yang ada sehingga sulit dipenuhi. Tiap tahun hanya 1 – 2 orang saja yang lulus tes dan bisa bekerja di 2 negara tersebut. Pekerjaan rumah berikutnya yaitu data kami menunjukkan bahwa calon TKI yang ditempatkan di luar negeri sekitar 80,6 % masih berpendidikan SD dan SMP padahal kalau tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon TKI lebih tinggi tentunya bisa mengisi jabatan-jabatan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Hal ini yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya.

News Feed