Siaran Indonesia

HIMPUH: Amanat UU, Pengelolaan Dana Haji Tak Boleh Rugi

  • Senin, 20 November 2017 | 19:54
  • / 1 Rabiul Uula 1439
HIMPUH: Amanat UU, Pengelolaan Dana Haji Tak Boleh Rugi

 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggunakan dana haji untuk disalurkan pengeloannya atau diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana haji pada prinsipnya adalah untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, niat pemerintah untuk menggunakan dana haji dalam investasi sektor infrastruktur harus betul-betul dijamin tak bakal rugi.

“Kalau prinsip dana haji adalah kepentingan program jamaah. Nah bagaimanapun dana ini harus berkembang dan aman, mendapatkan untung ketika dikembangkan dan aman ketik dijalankan, karena itu amant UU tak boleh rugi,” kata Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Baluki Ahmad saat berbincang belum lama ini dengan Majalah Rindu Kabah, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Ia melanjutkan, pengambil keputusan terkait pengelolaan dana haji diharapkan sangat berhati-hati di dalam menggunakan dana umat yang totalnya hingga Rp 80 triliun lebih. Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang nantinya mengelola duit triliunan tersebut.

“Yang repot usaha enggak boleh rugi ampun kan. Padahal pengambil keputusannya orang-orang di dalam itu, dia digaji dari dana yang dikelola, punya hak 10 persen untuk operasinal termasuk dalam gaji. Kalau tak punya keuntungan yang berlebih bagaimana operasionalnya, lain pada waktu di Kementerian Agama orang yang mengelola dana dia sebagai PNS dan dapat gaji dari pemerintah. Makanya untung gak untung dia tak mikirin gaji, seorang BPKH ini saya bilang ya kasihan-kasihan saja, sebuah lembaga badan yang diputus UU biaya operasional dan gaji dari hasil pengelolaan. Nah pengelolaan ini sendiri bermacam-macam, lahirlah pemerintah mau minjam atau apa untuk membiayai infrastruktur,” terang Baluki.

Dalam aturan, lanjut Baluki, dana haji boleh dikelola asal untuk kepentingan penyelenggaraan haji. Dana tersebut harus betul-betul aman dan tak boleh rugi. Oleh sebab itu harus ada garansi atau jaminan bila penggunaan dana haji oleh pemerintah dalam hal ini BPKH tak akan rugi.

“Iya (Harus dijamin tak akan rugi), dana itu aman dan menguntungkan. Pemerintah siap tidak untuk itu, karena prinsipnya dana itu boleh dikembangkan tak merugi. Saya yakin mereka akan amanah untuk bagaimana menyelamatkan dana umat, maka diputuskannya masuk dalam pengolah ini punya kemampuan pengolahan dan track record perbankan. Baik dewan pengelolaan dan pengawas. Kita ini samikna waatokna. Kalau rugi mereka tak mau rugi karena ditanggung renteng. Saya yakin seyakin yakinnya mereka tak gegabah,” jelas Baluki.

Seperti diketahui, keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

“Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ucap Jokowi.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional