Siaran Indonesia

Akibat E-KTP, Masyarakat Kebumen Rugi 1 Miliar dalam Seminggu

  • Rabu, 4 Oktober 2017 | 16:51
  • / 13 Muharram 1439
Akibat E-KTP, Masyarakat Kebumen Rugi 1 Miliar dalam Seminggu
Antrian Cetak E-KTP di Kebumen / Istimewa - Nurohman

KEBUMEN, SiaranIndonesia.com – Proses pembuatan E-KTP di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah diprediksi dalam seminggu sedikitnya merugikan masyarakat Kebumen hingga 1 miliar. Hal tersebut diungkap oleh Nurohman Insani, salah seorang warga Kebumen melalui akun media sosial.

“Jika penghasilan setiap orang Rp. 50.000 perhari, dan untuk mendapatkan E-KTP harus datang empat kali, berarti setiap orang menganggur selama empat hari demi mendapatkan E-KTP. Berarti setiap orang rugi Rp. 200.000 untuk pembuatan E-KTP,” prihatin Nurohman dalam statusnya di grup Facebook Berita Kebumen.

Lebih lanjut dikatakan, jika selama seminggu pemerintah kabupaten Kebumen menfasilitasi 5.000 orang, itu berarti selama seminggu kerugian yang dialami masyarakat Kebumen minimal mencapai 1 miliar. Itu belum dihitung transportasi dan lainnya. Dengan estimasi, lanjut Nurohman, Rp. 200.000 dikalikan dengan 5.000 orang. Statusnya tersebut pun mendapat banyak respon dari masyarakat Kebumen yang lain.

“Sing korupsi bebas, rakyat susah,” kata Erny Cristiani menanggapi status Nurohman.

Korupsi E-KTP

Sebelumnya sejumlah pihak telah diperiksa terkait kasus korupsi E-KTP. Seperti Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan lainnya.

KPK, sebelumnya juga telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 17 Juli lalu. Beberapa waktu kemudian, pada 4 September, Setnov mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan itu terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK menduga, sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar Setnov ikut mengatur agar anggota DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP senilai RP5,9 triliun. Dia juga disangka mengondisikan pemenang lelang dalam proyek menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, KPK menduga Ketua Umum Partai Golkar itu telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada proyek pengadaan e-KTP.

Hanya saja, baru-baru ini, Setya Novanto (Setnov) dibebaskan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dengan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional