oleh

Menuju Kehidupan Demokrasi yang Kokoh

Tahun 2017 atau 19 Tahun pasca reformasi 1998 saat ini Indonesia bagi sebagian rakyat nya masih saja belum bisa memberikan situasi yang aman, damai dan sejahtera.

Indonesia pasca reformasi telah melakukan pemilu sebanyak 4 kali yakni : 1999, 2004, 2009 dan 2014. Reformasi telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan rakyat Indonesia terutama dengan Pemilu yang multi partai.

Tahun 2004 Pemilu diikuti 48 Partai lalu terpilih lah SBY bersama Jusuf Kalla sebagai Presiden pertama yang langsung di pilih rakyat dan mengalahkan 4 orang pasangan Capres dan Cawapres lain yakni : Mega – Hasyim Muzadi, Amien Rais – Siswono Yudohusodo, Wiranto – Solahudin Wahid dan Hamzah Haz – Agum Gumelar, lalu 2009 Pemilu di ikuti 24 Partai dan terpilih lah kembali Presiden SBY namun kali ini bersama Bapak Boediono yang berhasil mengalahkan Mega – Prabowo dan Jusuf Kalla – Wiranto, lalu di 2014 Pemilu di ikuti 12 Partai dan Kemudian Terpilih lah Jokowi – JK yang berhasil mengalahkan Prabowo – Hatta Rajasa.

Hal yang menarik 3 Pemilihan Presiden diatas adalah jumlah kontestan Pilpres yang semakij berkurang dari 2004 ada 5 calon, 2009 ada 3 calon dan terakhir 2014 ada 2 calon, jujur saja penulis senang sekali dengan keadaan ini, karena ternyata semakin sedikit jumlah Capres dan Cawapres yang akan langsung berefek penghematan anggaran penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, namun menuju pemilu 2019 yang masih akan berlangsung kurang lebih 2 tahun lagi ternyata ada 4 partai yang ingin Presidential Threshold 0%, yakni : Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN, ke 4 partai tersebut beralasan bahwa kalau Presidential threshold 0% maka kehidupan Indonesia akan lebih demokratis, kalau saya pribadi malah ini adalah suatu kemunduran, karena 6 Partai Politik yang ada di Parlemen sekarang yakni PDI – P,Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Hanura telah sepakat untuk mengusung kembali Presiden Jokowi sebagai Capres di 2019, dengan begitu maka perkiraan saya hanya akan ada 2 Calon yang bisa mengikuti Pemilu Presiden 2019 yang rencana nya serentak bersamaan dengan Pemilu Legislatif.

Dengan ada nya 2 Calon, maka diharapkan Pemilu Presiden akan lebih simple dan hemat biaya, dan 2 calon tersebut akan di dukung oleh 2 koalisi partai yang tentu nya punya program pro rakyat dan berusaha membuat Indonesia semakin sejahtera.

Sedikit Penulis kilas balik di 2014, saat itu Presiden Jokowi didukung oleh Koalisi yang bernama Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari Parpol (PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI) dan Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo – Hatta (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PBB, PPP) dan Demokrat yang memilih untuk bersikap Netral.

Namun yang terjadi ketika Presiden Jokowi terpilih Golkar, PPP dan PAN langsung meninggalkan Koalisi merah putih. Bagi saya ini suatu hal yang tidak layak di contoh karena manuver politik ini bersifat pragmatis dan melahirkan sebuah kekuatan politik yang tidak loyal terutama untuk 3 partai tersebut.

Tetapi dengan berbesar hati Presiden Jokowi menerima partai tersebut dengan tangan terbuka dilandasi dengan semangat membangun Indonesia lebih hebat. Dan dari Golkar,PPP dan PAN, saya melihat Golkar dan PPP sudah bertindak memperbaiki citra partai pragmatis nya yakni di tahun 2017 ini Golkar melalui Mekanisme Rapimnas di Balikpapan sudah sepakat Mengusung Presiden Jokowi di 2019 dan PPP melalui Mukernas Bulan Juli di Jakarta sudah sepakat mendukung Presiden Jokowi kembali.

Sebuah langkah politik yang perlu di apresiasi dengan baik karena seolah tindakan ini dilakukan Golkar dan PPP sebagai balas jasa atas kebaikan Hati Presiden Jokowi yang mau menerima kedua partai tersebut bergabung ke Pemerintahan beliau.

Namun berbeda dengan PAN yang tidak mendukung Presidential threshold 0%, padahal PAN bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat namun ketika tidak mendukung kebijakan koalisi, saya bingung namun tidak berusaha menebak apa yang ada dalam pikiran elit politik PAN, bagi saya kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah lebih baik bertindak sebagai oposisi saja seperti yang di contohkan oleh Gerindra dan PKS.

Dengan Presidential Threshold 0% saya khawatir Pilpres akan berlarut -larut hingga 3 tahap, karena Presiden terpilih harus punya suara minimal 50% + 1 .

Sejenak kita bayangkan, jika masing-masing partai dengan Presidential Threshold 0% maka akan ada minimal 10 pasangan Capres dan Cawapres yang diajukan oleh Partai Politik peserta pemilu. Dengan 3 tahapan pemilihan Presiden tersebut bisa jadi akan memakan waktu minimal 6 bulan dan biaya yang lebih besar daripada Pilpres serentak.

Dengan menulis artikel ini penulis selaku generasi muda ingin berpesan kepada elit partai politik supaya memberikan pengajaran kepada kami semua tentang bagaimana Berpolitik yang sehat dengan tujuan supaya kehidupan Indonesia itu kokoh dengan tetap berideologi Pancasila.

Kalau boleh memberikan saran, jadikan lah Koalisi Partai Politik Pengusung Presiden itu cukup ada 2 dengan 2 calon presiden dan calon wakil Presiden.

Maka ketika kampanye, masing-masing calon wajib untuk melakukan debat program kerja dan pemaparan tentang rencana kegiatan membangun Indonesia 5 tahun kedepan.

Lalu jika 2019 nanti hanya ada 2 koalisi pengusung Presiden, yakni Diumpamakan adalah Koalisi Indonesia Hebat Jilid 2 (PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB dan PKPI) dan Koalisi Merah Putih Jilid 2 ( Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN) maka koalisi tersebut akan bertindak sebagai agen dari masing-masing Capres dan Cawapres 2019 dalam menyampaikan Program Kerja, Visi dan Misi membangun Indonesia 5 tahun kedepan.

Lalu koalisi ini, diharapkan menjadi Baku ketika di Legislatif, lalu ke Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota dan Pemilihan Bupati, baku di sini arti nya, ketika pilkada serentak di tahun pasca Pilpres dan Pileg 2019 maka jika ada Pilgub dan Pilkada di daerah maka koalisi tersebut harus mengikuti koalisi di Pilpres dengan harapan agar kebijakan dari Pemerintah pusat hingga ke propinsi, kota dan kabupaten tetap sama. Dibawah ini akan saya sampaikan ilustrasi nya

Koalisi Indonesia hebat berisi PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB dan PKPI
Koalisi Merah Putih berisi Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan PBB

Maka ketika Pemilihan Gubernur di suatu provinsi lalu Pemilihan Walikota dan Pemilihan Bupati, maka pasangan calon Gubernur, calon walikota dan calon Bupati haruslah sesuai dengan Komposisi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, jadi koalisi ini baku mulai dari tingkat Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dengan harapan terjadi Sinkronisasi Program kerja dari Pusat ke daerah.

Bahkan kalau boleh saran Gubernur, Bupati dan Walikota cukup di pilih oleh DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat II saja, karena di 2019 nanti kan Pemilihan Langsung Legislatif terjadi mulai DPR pusat hingga DPRD tingkat II, hal ini mungkin masih sulit diterapkan namun penulis lihat dengan ada nya Pilkada serentak ini malah Potensi Disintegrasi Bangsa jadi meningkat, sebagai contoh di Pilgub DKI 2017 yang baru saja kita lewati 2 bulan lalu, terjadi konflik berbau SARA di masyarakat dan sempat membuat Jakarta siaga 1 selama masa kampanye hingga tanggal Pemilihan yang di tetapkan oleh Kepolisian setempat.

Ya itulah harapan penulis terhadap Pemerintah dan Partai Politik sekarang ini, yang kalau penulis coba rangkum ada 3 hal usulan penulis yakni

1. Mengenai Koalisi Permanen
2. Mengenai Penolakan Presidential Threshold 0%
3. Mengenai penghapusan Pilkada serentak

Demikianlah tulisan penulis ini, semoga bermanfaat bagi setiap pembaca nya dan terakhir penulis berharap supaya ada Penyederhanaan Partai politik peserta Pemilu karena penulis melihat negara maju di dunia umumnya hanya punya 1 atau 2 partai politik, contohnya China dengan Partai Komunis nya yang tunggal lalu Amerika Serikat dengan Partai Demokrat dan Partai Republik yang silih berganti memimpin Negara Adidaya Tersebut, dengan semakin sedikit partai politik maka kepentingan semakin sedikit maka partai politik dan elit partai politik diharapkan lebih amanah dalam mengurus Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Salam Hormat

Deny Pratama
Wakil Sekretaris 1 Sapma Pemuda Pancasila

News Feed