oleh

Ketegasan Presiden Jokowi Pada Partai Pendukungnya

Oleh: Edi Marshal

Setya Novanto resmi tersangka oleh KPK. Yang bersangkutan melanggar pasal 3 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi. Publik menyambut baik  tindakan tegas dari KPK setidaknya menjawab kekhawatiran selama ini terhadap lembaga khusus anti korupsi.

Penangkapan Novanto atas korupasi e-KTP, tidak berselang lama dari Hak Angket DPR RI yang ditujukan kepada KPK. Walaupun fakta-fakta hukum menyatakan bahwa Novanto memang betul bersalah, namun penangkapan ini memunculkan kecurigaan publik bahwa penangkapan Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI adalah perlawanan balik KPK kepada DPR RI yang telah menggulirkan Hak Angket kepada KPK.

Walaupun Keputusan mengeluarkan Hak Angket masih menjadi perdebatan publik, namun DPR RI sebagai Lembaga legislatif beranggapan memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja lembaga eksekutif. DPR merasa kinerja lembaga anti rasuah ini sudah seperti lembaga anti body yang kebal hukum, oleh karena itu DPR akan mengevaluasi kinerja KPK di bawah Kepemimpinan Agus Rahardjo.

Sementara itu, Partai berlambang beringin ini tak pernah habis diderai masalah. Baru-baru ini salah satu kader Partainya, yang juga menjabat sebagai Ketua Angkatan Muda Parta Golkar AMPG ditangkap KPK atas dugaan korupsi Al-quran. Sebelumnya, Novanto juga pernah terkena kasus “Papa minta Saham” yang menggemparkan publik, saat rekaman pembicaraannya dengan Bos PT Freeport bocor.

Prahara demi prahara yang menimpa Golkar menimbulkan turbulensi di Internal Partai. Apalagi kasus-kasus tersebut sebagian besar menimpa para petinggi Partai. Hal ini jelas dapat menurunkan elektabilitas dan kepercayaan publik kepada mereka. Padahal tidak lama lagi Golkar akan menghadapi pemilu di 2018 dan 2019. Sudah seharusnya Partai Golkar berbenah diri demi meningkatkan elektabilitas mereka.

Satu hal yang mesti diapresiasi, walaupun Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan Partai pendukung Presiden Joko Widodo, namun Presiden tidak memberikan perlindungan padanya. Ini mengisyaratkan ketegasan Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum, yang tidak pandang bulu.

 

News Feed