oleh

Efek Politik Pasca Penetapan Tersangka Setya Novanto bagi Presiden Jokowi

Kemarin sore 17 Juli 2017, KPK membuat pernyataan di Media Televisi yang menjawab keraguan publik atas image yang terkesan bahwa KPK tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi yakni dengan menyatakan bahwa Setya Novanto selaku Ketum Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka. Publik tentu menilai hal ini spektakuler karena KPK melakukan ini ditengah Hak Angket yang dilakukan oleh beberapa Anggota DPR terhadap kinerja KPK dibawah kepemimpinan Agus Rahardjo.

Bagi Elit Partai Golkar hal ini tentu membuat kerja tambahan, yakni harus melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) agar bisa memilih Ketua Umum Partai Baru pengganti Setya Novanto, dan Golkar melalui Sekjen Idrus Marham menyatakan bahwa Partai Golkar Tetap Konsisten mendukung Presiden Jokowi sebagai Capres di 2019, apakah hal ini sebagai Pertanda bahwa Partai Golkar akan mengusung sosok Ketua Partai baru yang di dekat dengan lingkungan Istana? Jawaban nya akan di dapat pasca Munaslub Golkar yang menurut perkiraan penulis akan segera dilakukan secepatnya karena partai Golkar butuh sosok Ketua Umum Partai baru yang siap memimpinPartai Golkar menjadi Lebih baik dan menggaet simpati masyarakat di Pemilu 2019.

Sedangkan efek Bagi Presiden Jokowi pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK, Hal ini menurut saya sangat positif karena semakin membuktikan bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur terhadap penetapan tersangka oleh KPK, padahal kita tahu bahwa Setya Novanto melalui Partai Golkar telah mendukung Presiden Jokowi untuk kembali menjadi Presiden di Pemilu 2019. Namun Presiden tidak peduli terhadap popularitas nya bagi kader partai Golkar dan tidak melakukan pencitraan politik. Sekaligus menyiratkan Pesan Bahwa Presiden Jokowi sangat serius dalam hal Pemberantasan Korupsi dan Percaya penuh terhadap KPK.

Terakhir penulis mengharapkan agar KPK bisa menyelesaikan kasus megakorupsi E-KTP ini dengan adil dan bijaksana, dan membuktikan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo tidak pandang jabatan dalam penetapan tersangka atas suatu kejahatan korupsi.

Ya kita doakan saja semoga KPK dapat menjalankan tugasnya mengungkap setiap kasus korupsi yang besar lain nya dan membuktikan ke Publik bahwa KPK adalah lembaga Independent yang siap memberantas korupsi meskipun kasus tersebut berasal dari partai yang mendukung Pemerintah.
Maju terus KPK dalam hal Pemberantasan Korupsi, Rakyat Indonesia akan selalu mendukung.
Penulis

Deny Pratama
Wakil Sekretaris 1
Sapma Pemuda Pancasila

News Feed