Pengamat: Ahok Perlu Pertimbangkan Rencana Pemberian Sertifikat PSK

  • Bagikan

JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun sebuah apartemen khusus untuk pekerja seks komersil (PSK) dan pemberian sertifikat untuk PSK yang bekerja rupanya menuai krikitikan dari Kalangan Masyarakat.

Tokoh Agama di Jakarta Timur, Ahmad Syarifudin Fajar menyayangkan rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang cenderung melegalkan prostitusi di Jakarta.

“Untuk meminimalisir PSK yang bertebaran di berbagai wilayah yang ada di Jakarta tidak harus dengan membangun lokalisasi dan memberikan sertifikat untuk PSK-nya. Di Jakarta kan mayoritas penduduknya beragama Islam jadi kebijakan itu harus dipikirkan oleh Gubernur,” ujar pria yang akrab dipanggil Ahmad ini, Rabu (29/4).

Terkait rencana pembangunan lokalisasi itu Ahmad mengatakan jika Gubernur DKI Jakarta tidak perlu merealisasikan rencana itu. “Itu nanti akan memicu munculnya modus baru yang meresahkan umat Islam yang ada di Jakarta, seperti penjualan minuman keras dan obat-obat terlarang yang lain,” tambahnya.

Ahmad juga berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta seperti tokoh agama, lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan saling bahu-membahu untuk menolak rencana Ahok.

“Jika seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta bahu-membahu menolak usulan Ahok saya rasa Ahok akan memikir ulang untuk realisasi rencana itu karena kan Ahok merupakan pemimpin masyarakat Jakarta, jadi kalau warganya tidak setuju masa’ Ahok akan tetap merealisasikan rencananya itu,” tegasnya.

Ahmad meminta agar Ahok menghentikan rencananya  untuk memberikan sertifikat khusus PSK karena jika Ahok keras kepala dengan rencanannya itu, Ahmad menyebut kebijakan Ahok itu seperti menebus dosa orang lain dengan berbuat dosa dengan legalisasi salah satu unsur maksiat.

“Ahok sebagai Gubernur harusnya menjadi problem solver, bukan trouble maker. Masyarakat Jakarta saat ini sudah cukup agamis, agar iklim sosial masyarakat tetap kondusif sebaiknya Gubernur DKI Jakarta memikirkan matang-matang rencana itu sebelum direalisasikan,” ujar Ahmad. [BY].

  • Bagikan

Comment